KEKUATAN OPOSISI DI PARLEMEN INDONESIA
Pemilu Presiden telah terlaksana, saat ini mulailah adanya sebuah transisi Politik kepemimpinan SBY dan Jokowi. Namun transisi ini tidak hanya dalam ranah Eksekutif saja. Melainkan juga dalam ranah Legislatif. Saling bertarungnya para Eliet Partai dalam Parlemen Indonesia membuat dinamika Politik saat ini semakin memanas. Saling bersaing antar Koalisi menjadi tontonan seru masyarakat Indonesia saat ini. Saat ini pertarungan dalam parlemen bukanlah pertarungan partai. Melainkan pertarungan antar dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih yang kalah dalam pemilihan Presiden dan Koalisi Indonesia Hebat yang berhasil menang dalam Pemilihan Presiden kemarin.
Dalam pertarungan di Parlemen, Koalisi Indonesia Hebat harus gigit jari. Selalu mereka kalah dalam penentuan paket MPR dan DPR. Dalam pemilihan ketua DPR, koalisi Indonesia Hebat terpaksa Walk out, karena keinginannya untuk menunda penentuan ketua DPR tidak disetujui oleh forum. Sedangkan dalam pemilihan paket MPR, KIH mengalami kekalahan lagi meskipun mereka mendapatkan dukungan dari fraksi PPP yang berpindah Koalisi dari KMP ke KIH. PPP berpindah Koalisi karena mereka tidak mendapatkan ruang dalam paket MPR. Bahkan, KIH mencalonkan anggota DPD sebagai ketua MPR. Dengan tujuan untuk mensolidkan DPD.
Dinamika Politik seperti ini merupakan sebuah dinamika yang sudah tidak lazim lagi. Di negara maju maupun negara berkembang yang lain sering terjadi Dinamika seperti ini. Baik itu negara dengan bentuk Pemerintahan Presidensil, Parlementer maupun Semi Presidensil. Amerika Serikat yang disitu merupakan negara maju sering merasakan situasi Politik seperti ini. Periode kedua Presiden Barack Obama saja mayoritas parlemen adalah partai Republik. Namun pemerintahan tetap juga jalan, Amerika tetap stabil pemerintahannya. Jadi tidak ada yang ditakuti. Bahkan negara dengan sistem semi presidensil juga pernah Presiden dan Perdana Menteri beda partai. Presiden adalah partai pemerintahan sedangkan Perdana Menteri adalah partai Oposisi.
Memang dalam pendidikan Politik belum tentu itu baik. Perilaku buruk anggota DPR itu yang tidak sepatutnya di contoh. Namun dalam proses penentuan paket DPR maupun MPR itu sudah tidak lazim lagi di negara lain. Iklim seperti ini sudah sering terjadi dan tidak sepatutnya membuat sebuah isu-isu tidak jelas yang hanya bertujuan untuk melakukan pencitraan saja. Isu-isu yang malah membuat pendidikan politik di Indonesia semakin buruk. Kita tidak sepatutnya hanya berkaca dan memprediksikan tanpa dengan melakukan sebuah perbandingan. Coba bandingkan, coba lihatlah apakah ada situasi politik seperti ini yang juga ada di Negara lain. Sangat banyak situasi seperti ini, justru kita kalah dalam kedewasaan politik kita dengan negara lain. Logikanya mana mungkin ada yang menjegal pelantikan Presiden ? dan logikanya semua partai pasti mewakili rakyat dan menginginka yang terbaik untuk rakyat.
Dalam pertarungan di Parlemen, Koalisi Indonesia Hebat harus gigit jari. Selalu mereka kalah dalam penentuan paket MPR dan DPR. Dalam pemilihan ketua DPR, koalisi Indonesia Hebat terpaksa Walk out, karena keinginannya untuk menunda penentuan ketua DPR tidak disetujui oleh forum. Sedangkan dalam pemilihan paket MPR, KIH mengalami kekalahan lagi meskipun mereka mendapatkan dukungan dari fraksi PPP yang berpindah Koalisi dari KMP ke KIH. PPP berpindah Koalisi karena mereka tidak mendapatkan ruang dalam paket MPR. Bahkan, KIH mencalonkan anggota DPD sebagai ketua MPR. Dengan tujuan untuk mensolidkan DPD.
Dinamika Politik seperti ini merupakan sebuah dinamika yang sudah tidak lazim lagi. Di negara maju maupun negara berkembang yang lain sering terjadi Dinamika seperti ini. Baik itu negara dengan bentuk Pemerintahan Presidensil, Parlementer maupun Semi Presidensil. Amerika Serikat yang disitu merupakan negara maju sering merasakan situasi Politik seperti ini. Periode kedua Presiden Barack Obama saja mayoritas parlemen adalah partai Republik. Namun pemerintahan tetap juga jalan, Amerika tetap stabil pemerintahannya. Jadi tidak ada yang ditakuti. Bahkan negara dengan sistem semi presidensil juga pernah Presiden dan Perdana Menteri beda partai. Presiden adalah partai pemerintahan sedangkan Perdana Menteri adalah partai Oposisi.
Memang dalam pendidikan Politik belum tentu itu baik. Perilaku buruk anggota DPR itu yang tidak sepatutnya di contoh. Namun dalam proses penentuan paket DPR maupun MPR itu sudah tidak lazim lagi di negara lain. Iklim seperti ini sudah sering terjadi dan tidak sepatutnya membuat sebuah isu-isu tidak jelas yang hanya bertujuan untuk melakukan pencitraan saja. Isu-isu yang malah membuat pendidikan politik di Indonesia semakin buruk. Kita tidak sepatutnya hanya berkaca dan memprediksikan tanpa dengan melakukan sebuah perbandingan. Coba bandingkan, coba lihatlah apakah ada situasi politik seperti ini yang juga ada di Negara lain. Sangat banyak situasi seperti ini, justru kita kalah dalam kedewasaan politik kita dengan negara lain. Logikanya mana mungkin ada yang menjegal pelantikan Presiden ? dan logikanya semua partai pasti mewakili rakyat dan menginginka yang terbaik untuk rakyat.
Kharisma Firdaus
Ilmu Politik Unair
Menko Eksternal BEM Unair 2014
Komentar
Posting Komentar