BAB I
PENDAHULUAN
I.I. Latar
Belakang Masalah
Orde
Baru telah runtuh, dimana orde baru telah menurunkan seorang Presiden yang
diktator dan otoriter yaitu Soeharto. Kepemimpinan yang berbasis militer,
membuat masyarakat begitu resah dan tidak bebas bergerak semaunya. ABRI
berkuasa dan menjalankan sistem politik dan pertahanan negara. Era orde baru
adalah era kapitalisme yang begitu otoriter. Indonesia dihadapkan pada
kekuasaan sentralistik dan asing sangat mudah sekali dalam membangun jaringan
di Indonesia.
Soeharto
membungkam mulut rakyat dengan cara militernya. Padahal rakyat juga tidak
begitu sejahtera pada waktu itu. Banyak kerugian yang dihadapi oleh Rakyat
Indonesia pada waktu itu. Terutama petani cengkeh dan tembakau. Produk ini
merupakan salah satu produk yang mahal dan dapat menguntungkan petani. Namun
sejak diperlakukannya sebuah sistem satu pintu milik pemerintah. Petani cengkeh
dan tembakau rugi besar karena produk mereka dijual dengan harga yang murah.
Banyak dari mereka yang gulung tikar. Dan mereka tidak bisa berbuat banyak.
Kekuasaan
yang begitu kejam itu berjalan hingga sampai tahun 1998. Dimana krisis moneter
melanda negara yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga terkena imbas dari
krisis ini. Krisis multidimensi ini membuat rakyat, mahasiswa dan buruh turun
kejalan dan menuntut Soeharto mundur. Saat itu Soeharto memimpin dengan
didampingi wakil Presiden B.J. Habibie. Salah satu orang yang mengangkat
Indonesia dengan pesawat terbangnya. Habibie mulai diangkat menjadi bagian dari
pemerintah Indonesia sejak dia menyelesaikan studinya di Jerman yaitu pesawat
terbang.
Kecerdasan
Habibie itulah yang membuat Soeharto memanggilnya untuk pulang ke Indonesia.
Diapun diangkat menjadi Menteri pada saat itu dan akhirnya diapun dijadikan wakil
Presiden RI mendampingi Soeharto. Habibie adalah saksi sejarah bagaimana
tuntutan agar Indonesia masuk kedalam era baru yaitu Reformasi. Mahasiswa
menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya. Dan menuntut agar kroni-kroni
Soeharto dihukum. Selain itu Mahasiswa juga menuntut diperlakukannya otonomi
daerah, menghukum para pejabat yang KKN, demokrasi yang seluas-luasnya dan
menghapus Dwi Fungsi ABRI.
Dan
pada akhirnya Soeharto terdesak. Gedung MPR-RI dan DPR-RI diduduki oleh
demonstran. Sehingga itulah yang menyebabkan akhirnya Soeharto memutuskan untuk
mundur dari jabatannya. Dari situlah akhirya Indonesia memiliki Presiden baru.
Yaitu wakil Presiden Habibie. Yang harus melanjutkan kepemimpinan Soeharto
karena mundur dari jabatannya. Disitulah mulai kepemimpinan Habibie sebagai
Presiden ketiga RI.
Habibie
adalah Presiden yang sejatinya tidak mengerti tentang Politik. Namun dia
memimpin Indonesia dan dalam situasi yang masih kritis. Perjalanan
kepemimpinannya tidak begitu mulus. Habibie harus sesegera mungkin memperbaiki
situasi dengan membuat sebuah UU baru untuk menjalankan pemerintahannya di era
Reformasi dan harus sesegera mungkin untuk mengadakan pemilihan umum yang
demokratis. Dalam menjalankan tugasnya Habibie adalah orang yang terbuka
terhadap siapa saja. Namun dia bukanlah pendengar yang baik. Selain itu gaya
komunikasinya yang cenderung spontan dan dia adalah tipe orang yang kurang
begitu tenang dalam menghadapi masalah.
Sehingga
dalam kepemimpinannya, dia adalah salah satu orang yang akhirnya tidak bisa mengatasi
masalah di Timor Timur. Dan berujung pada sebuah Referendum yang membuat Timor
Timur lepas dari Indonesia. Peristiwa itu membuat Rakyat tidak bisa menerima
bahwa salah satu daerah di Indonesia harus lepas. Sehingga peristiwa yang
bersejarah itu adalah salah satu bentuk kesalahan dari Habibie. Dan pada sidang
pertanggung jawaban setelah pemilihan umum 1999, pertanggung jawaban Habibie
tidak diterima yang berujung pada tidak bisa mencalonkannya Habibie sebagai
calon Presiden RI.
100
hari tidaklah mudah Habibie memimpin bangsa ini dengan situasi transisi di era
orde baru menuju reformasi. Dan makalah ini akan menunjukkan tentang
kepemimpinan singkat Habibie pasca orde baru. Serta bagaimana kepemimpinan
Habibie pada saat itu.
I.2. Rumusan
Masalah
1.
Bagaimana 100 hari kepemimpinan Presiden Habibie sebagai Presiden RI ?
2. Bagaimana Habibie bisa menciptakan
iklim Reformasi dalam kepemimpinan singkatnya ?
3. Bagaimana Timor Timur bisa lepas dari
Indonesia saat era Habibie memimpin ?
I.3. Tujuan
1.
Mengetahui 100 Hari kepemimpinan Habibie sebagai Presiden RI
2. Mengetahui iklim Reformasi yang
diciptakan oleh Habibie selama menjadi Presiden
3. Mengetahui lepasnya Timor Timur dari
Indonesai saat Habibie memimpin
BAB II
ISI
I.I. 100 Hari Kepemimpinan Habibie
Kepemimpinan
Habibie adalah kepemimpinan yang singkat. Sehingga kepemimpinan yang singkat
ini harus dijalankan dengan betul untuk bisa mencapai sebuah transisi yang
baik. Setelah Habibie resmi dilantik sebagai Presiden dengan menggantikan
Presiden Habibie yang mengundurkan diri. Habibie melakukan pidato dimana pidato
itu untuk melihat situasi demonstran di Indonesia. Dalam 100 hari
kepemimpinannya, Habibie melakukan langkah-langkah dalam mensukseskan
pemerintahannya.
Langkah
yang diambil oleh Habibie dalam bukunya Detik-detik yang menentukan adalah
sebagai berikut :
1.
Kabinet yang
dibentuk harus terdiri dari wakil fraksi yang ada di DPR dan MPR, secara
proporsional dan siusulkan oleh fraksi masing-masing. Mereka harus dapat
bekerja sama sebagai satu tim yang profesional dan berjiwa patriotis.
2.
Lembaga tinggi
dan tertinggi negara harus dijadikan institusi profesional, objektif, kuat dan
mandiri.
3.
Walaupun para
anggota DPR dan MPR baru saja dipilih tahun yang lalu, Habibie berpendapat
bahwa dalam waktu sesinggkat-singkatnya sudah harus dilaksanakan pemilu untuk
memberikan legitimasi yang kuat kepada DPR dan MPR. Untuk itu kesempatan harus
diberikan kepada siapa saja untuk dapat mendirikan partai politik, asal tidak
melanggar UUD ’45 dan memenuhi kriteria yang nanti disusun, ikut dalam pemilu
yang akan datang.
4.
Habibie harus
segera berkonsultasi dengan pimpinan MPR dan DPR untuk dapat menentukan jadwal
sidang Istimewa MPR dan pemilu yang akan datang.
5.
Pada Sidang
Istimewa MPR, ketentuan MPR harus disempurnakan menjadi dasar hukum reformasi
dan pemilu dengan peserta partai politik yang tidak terbatas pada Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golkar saja. Presiden,
Gurbenur dan Bupati hanya dapat dipilih langsung untuk dua periode saja, sesuai
kriteria yang masih harus ditetapkan. Undang-undang ekonomi pasar seperti
antimonopoli dan sebagainya, harus segera disusun.
6.
Demi
objektivitas kebijakan dalam memimpin kabinet Reformasi Pembanguna, Habibie
tidak dapat menjabat sebagai koordinator harian keluar besar Golkar.
Pertanggungjawaban harus diberikan kepada rakyat dan tidak kepada keluarga
besar Golkar. Oleh karena itu, Habibie memutuskan dalam waktu
sesingkat-singkatnya melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di
Jakarta untuk mereformasi Golkar menjadi Partai Politik dan membuarkan Keluarga
Besar Golkar.
Dalam 100 hari pemerintahannya langkah
awal adalah membentuk kabinet yang dilakukan secara cepat. Kabinet Reformasi
Pembangunan ini akan bekerja bersama Habibie selama 100 hari pemerintahannya.
Banyak tokoh-tokoh yang juga hadir dikediaman Habibie. Mereka memberikan
masukan dalam pemerintahan Indonesia kedepan. Untuk membentuk kabinet Reformasi
Pembangunan, Habibie begitu teliti dan mengerti apa yang dikehendak oleh
Rakyat. Buktinya dalam bukunya Detik-detik yang menentukan. Habibie memaparkan
betul apa yang harus dilakuka Angkatan darat, udara dan laut. Bahkan Polisi
juga dipaparkan tugasnya apa. Dan akhirnya pada pemilihan Menhankam juga
demikian tidak harus dikalangan ABRI. Kalangan sipil juga bisa menduduki posisi
itu. Dan akhirnya terwujudlah kalangan sipil untuk masuk dalam Kabinet.
Memang apabila dilihat dalam era Orde
Baru, ABRI begitu berkuasa. Mereka diberikan fasilitas oleh Soeharto dengan
memberikan sebuah jabatan yaitu Menteri. Kabinet yang diambil oleh Soeharto
diduduki dari kalangan ABRI dan keluarga cendara (rumah kediaman Soeharto).
Baik itu anak atau besan dari Soeharto bisa menduduki Kabinet dan Golkar salah
satu Golongan yang dibentuk oleh Soharto adalah penguasa pada saat itu.
Dengan era baru yaitu Reformasi, Habibie
berjasa dalam memimpin era transisi tersebut yaitu kalangan sipil dapat masuk
di kabinet. Keluarga Habibie tidak masuk dalam Kabinet. Habibie mundur dari
Keluarga Besar Golkar dan Keluarga Besar Golkar harus dibubarkan. ABRI harus
netral, Golkar harus segera menjadi Partai Politik, Tahanan Politik dibebaskan,
Partai Politik bisa bersaing dalam Pemilu dan sebagainya.
Selain itu fungsi dari Gurbenur Bank
Indonesia juga demikian. Gurbenur BI tidak lagi menjadi Menteri. Gurbenur Bi
tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga Gubernur BI harus
mandiri dan profesional. Sehingga BI lebih transparan dan berfungsi untuk
meningkatkan kualitas mata uang rupiah. Jadi memang pada saat itu yang diharapkan
oleh Presiden Habibie adalah BI fokus pada kestabilan nilai Rupiah, mengatur
suku bunga dan mengatur Inflasi yang ada di Indonesia. Seluruh menteri terutama
menteri keuangan dan sebagainya tidak boleh ikut mempengaruhi BI dalam
mengurusi masalah ini. Selain Gurbenur BI, Jaksa Agung juga tidak boleh
menjabat sebagai Menteri.
Inilah langkah-langkah yang diambil oleh
Habibie dalam mengurusi masalah Bangsa pada waktu itu selama dia menjabat
sebagai Priden. Selama 100 hari Habibie mengatur Indonesia sedemikian rupa
dengan langkah-langkah yang begitu besar sehingga bisa menciptakan Transisi
pemerintah yang baik dalam mencapai cita-cita Reformasi.
I.2. Iklim Reformasi yang Dibuat
Oleh Habibie
Dalam
mewujudkan Reformasi, Demokrasi dan Ekonomi Kerakyatan. Habibie berpacu pada
langkah-langkah yang dipaparkan dalam subbab tersebut. Hal pertama yang
dilakukan adalah membentuk kabinet setelah itu dia mulai memperbaiki
Undang-undang yang ada di Indonesia. Dan Habibie mulai membuat Undang-undang
baru untuk mengatur beberapa hal yang belum diatur. Berikut adalah
Undang-undang yang langsung dibuat dan diwujudkan oleh Habibie :
1.
UU No. 2 tahun
1999 tentang Partai Politik
2.
UU No. 3 tahun
1999 Pemilu
3.
UU No. 4 tahun
1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR
Tiga Undang-undang diatas adalah UU yang demokratis.
Masih banyak UU yang dulu langsung dibentuk oleh Habibie, termasuk UU Bank
Indonesia dan memperbaiki UU Subversif.
Iklim
Reformasi mulai terasa dalam pemerintahan Habibie. Demokrasi dirasakan oleh
Indonesia. Banyak perubahan besar dan pengaturan yang baik diciptakan oleh
Habibie. Kebebasan pres mulai dirasakan, kebebasan berpendapat oleh seluruh
masyarakat Indonesia juga telah dirasakan. Termasuk amandemen UUD ’45 yang akan
menciptakan sebuah sistem yang baru untuk Indonesia.
Dalam
Iklim Reformasi ada juga ketetapan MPR yang berjumlah 12 ketetapan dan ada 4
yang mencerminkan jawaban dan tututan refromasi, yaitu :
1.
Tap MPR No.
VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
2.
Tap MPR No.
XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila
sebagai azas tunggal
3.
Tap MPR No.
XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden
mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas
perundang-undangan
4.
Tap MPR No.
XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
maksimal hanya dua kali periode.
12 Ketetapan MPR antara lain :
1.
Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi
pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional
sebagai haluan negara
2.
Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
3.
Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa
jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
4.
Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan
Otonomi daerah
5.
Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi
dalam rangka demokrasi ekonomi
6.
Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia
(HAM)
7.
Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan
tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
8.
Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
9.
Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
10. Tap MPR No.
IX/MPR/1998, tentang GBHN
11. Tap MPR No.
XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada
Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila
12. Tap MPR No.
XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4)
Inilah ketetapan
MPR yang saat itu resmikan untuk bisa menciptakan iklim reformasi.
Dalam masa pemerintahannya banyak
sekali kebijakan-kebijakan yag dimana untuk menciptakan kondisi yang lebih
baik. Namun ada pula yang jutru menimbulkan sedikit polemik dalam pemerintahan
Habibie. Sebuah kondisi dimana adanya perpecahan dalam kubu ABRI. Yaitu kubu
Wiranto dan Prabowo. Dua orang ini saling bertarung dalam kondisi dan situasi
Indonesia yang pada saat itu masih terbilang panas. Saling menyalahkan dalam
kasus Penculikan dan Pembunuhan Demonstran Reformasi berujung pada pemecatan
salah seorang darinya. Yaitu Letnan Jendral Prabowo Subianto. Salah satu yang
disangka dalang dalam penyerangan Demonstran Reformasi. Pemecatan itu dilakukan
oleh Habibie untuk menciptakan sebuah ketenangan kondisi Indonesia pada waktu
itu. Namun di masyarakat sendiri ternyata itu menimbulkan Pro dan Kontra.
Banyak yang Pro pemecatan tersebut namun ada juga yang Kontra dalam pemecatan
Prabowo.
Selain itu kondisi di Timor Timur
yang juga tidak kunjung usai. Konflik Timtim begitu panas dan tuntutan untuk
Referendum memisahkan diri dari Indonesia semakin meluas. Inilah yang akhirnya
membuat keputusan Habibie untuk melepaskan Timtim dan menjadikan Provinsi ini
memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga lahirlah negara baru yaitu Timor
Leste.
Ada yang baik dan ada yang buruk
selama masa transisi itu. Namun dengan sebuah langkah-langkah yang begitu baik
oleh Habibie. Membuat kondisi Indonesia justru menjadi baik. Suatu hal yang
tidak pernah dilupakan oleh seluruh bangsa Indonesia saat kepemimpinan Habibie
adalah nilai tukar Rupiah terhadap dolar pada saat setelah turunnya Soeharto
adalah 10.000-15.000. Ditangan Habibie semua itu diperbaiki hingga nilai tukar
Rupiah terhadap dolar AS semakin menguat hingga 6.500. Dan itu bertahan hingga
masa jabatan Habibie selesai. Kondisi ini tidak pernah terjadi dipemerintahan
selanjutnya.
I.3. Lepasnya Timor Timur
Salah
satu yang membuat pertanggungjawaban Habibie tidak bisa diterima oleh MPR
adalah lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Timor Lesta adalah negara yang
dulunya provinsi di Indonesia. Timor Leste dalam keinginannya melepaskan diri
dari Indonesia adalah tak lain peran dari Negara lain. Dimana awalnya adalah PM
Australia pada waktu itu memberikan surat kepada Presiden Habibie tentang
sejarah Timor Timur yang menjadi bagian dari Indonesia.
Akhirnya
berujung pada diberlakukannya jejak pendapat kepada masyarakat Timor Timur
apakah dia menginginkan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Memang secara
histori Timor Timur adalah daerah bekas jajahan Portugis. Sedangkan Indonesia
adalah Negara bekas jajahan Belanda. Secara histori memang Indonesia dan Timor
Timur adalah negara yang berbeda karena mereka dijajah oleh bangsa yang
berbeda.
Namun
pada awal pembebasan daerah tersebut oleh Portugis. Peran Indonesia pada masa
itu sangatlah besar. Karena dibantu oleh Indonesia Timor Timur bisa melepaskan
diri dari Portugis. Yang akhirnya berujung dapat bergabungnya Timor Timur untuk
menjadi Provinsi di Indonesia.
Keputusan
Habibie untuk melakukan sistem Voting dalam jejak pendapat tersebut menimbulkan
polemik didalam masyarakat Indonesia termasuk para elit Politik. Banyak yang
memiliki pandangan, bahwa negara lain kedepan hanya memanfaatkan Timor Timur
saja apabila melepaskan diri dari Indonesia. Dan Habibie seahurnya
mempertahankan itu. Timor Timur memiliki bahan pembuat Nuklir yang besar
sehingga itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara lain. Sehingga dalam
keputusan melakukan Voting sangatlah tidak dimungkinkan. Menurut para elit pada
waktu itu Timor Timur harus dipertahankan betul. Dan masyarakat Timor Timur
sudah dipengaruhi oleh negara lain apabila mau memisahkan dengan Indonesia.
Termasuk akan dibangunnya sebuah patung yesus terbesar di Dunia setelah Rio
Dejainero, Brazil.
Dan
pada akhirnya Timor Timur merdeka dengan jejak pendapat yang memenangkan Timor
Timur untuk menjadi negara sendiri. 2002 adalah tanda kemerdekaan Timor Timur
yang akhirnya membuat Provinsi ini resmi memisahkan diri dan menjadi negara
baru yaitu Timor Leste.
Inilah
salah satu kesalahan Habibie yang seakan-akan tidak dimaafkan oleh para elit
Politik saat itu. Sehingga membuat Habibie tidak bisa mencalonkan kembali
sebagai calon Presiden RI. Pertanggungjawaban Habibie tidak diterima oleh MPR
membuat Habibie harus selesai hanya dengan 100 hari kepemimpinannya. Dan
digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Habibie
adalah Presiden yang menjabat sangat singkat dalam sejarah Indonesia. Beliau
menjabat hanya 100 hari saja. Dan beliau adalah salah satu negarawan yang
berjasa dalam membawa kemajuan Negara ini. Tidak ada yang bisa memimpin seperti
Beliau. Dia memang seorang Teknokrat. Dia bergerak dibidang IPTEK, namun dapat
membawa bangsa ini menjadi lebih baik dengan kondisi yang tidak memungkinkan
yaitu masa Transisi di era baru Reformasi. Sebuah langkah-langkah praktis yang
sampai sekarang masih terus dipakai dan terus diperbaiki. Seorang IPTEK namun
memiliki kecerdasan dalam berpolitik yang baik. Sehingga Habibie bisa membawa
sebuah langkah demokrasi yang sesungguhnya meskipun pada saat itu memiliki
sebuah langkah yang diresahkan oleh Rakyat yaitu lepasnya Timor Timur
dipangkuan ibu Pertiwi.
Habibie adalah wujud seorang pemimpin
yang transformatif. Dia adalah pemimpin yang memang tahu apa yang harus
dilakukan dalam mengatasi masalah bangsa dimasa transisi tersebut. Wujud itu
dilakukan dengan melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh apa yang harus dilakukan
kedepan, kabinet yang ideal bagaimana dan ada tim pembentuk kabinet juga pada
waktu itu. Habibie mengetahui urgensinya saat Gurbenur BI juga sebagai menteri
dan Jaksa Agung sebagai menteri. Dengan sebuah solusi yang praktir membuat
keteraturan birokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Meskipun Menhankam tetap
dijabat oleh Wiranto yaitu Jendral pada waktu itu, Habibie tetap berpendapat
bahwa Menhankam juga bisa berasal dari sipil, bukan dari ABRI saja. Namun
karena memang Wiranto masih mumpuni sehingga Habibie tetap memakainya. Habibie
juga memberikan sebuah langkah untuk ABRI. Angakatan Udara, Laut dan Darat
harus mengurusi masalah pertahanan negara dan Polisi harus mengurusi masalah
keamanan serta membasmi kriminalitas. Ini membuktikan bahwa keempatnya harus
bersifat netral. Bahkan Habibie juga memberlakukan sistem Multipartai dan Golkar
harus sebagai Partai.
DAFTAR PUSTAKA
Habibie, B.J. (2006),
Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Jakarta,
THC Mandiri.
Bacharudidin Jusuf
Habibie, id.wikipedia.org diakses 4 Januari 2015|13.00 WIB
Kronologi lepasnya
Timor-timor dari Wilayah NKRI, insulinda.wordpress.com diakses 4 Januari
2015|13.15 WIB
Komentar
Posting Komentar