DPR RI BERMAIN HALUS
Tak biasa wajah DPR RI seperti ini saat menentukan Kapolri yang baru Budi Gunawan. Entah ini sebuah permainan DPR RI atau seperti apa. Kita tahu BG adalah calon tunggal yang diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri menggantikan Kapolri yang lama yaitu bapak Sutarman. Pengajuan ini diusulkan Presiden jauh-jauh bulan sebelum Bapak Sutarman Pensiun pada bulan Oktober 2015. Jokowi seakan-akan tergesa-gesa dalam mengganti Kapolri yang baru ini. Dan dia mengambil orang yang dulu pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi Presiden yaitu Budi Gunawan. Berbeda saat Jokowi melakukan seleksi Menteri yang dimana Jokowi menggunakan lembaga anti korupsi untuk memilih menteri yang benar-benar bersih dan profesional. Budi Gunawan tidak diusulkan untuk ditimbang dalam lembaga tersebut. Jokowi langsung mengusulkan itu semua ke DPR RI.
Setelah itu seiring berjalannya waktu, secara tiba-tiba KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus Gratifikasi. Sebuah polemik yang sampai sekarang dipertanyakan. Karena ditetapkannya tersangka tersebut mendekati fit and propertis yang akan dilakukan oleh DPR RI khususnya Komisi III. Namun anehnya adalah fit and Propertis tetap dilanjutkan. dan Komisi III menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru. Padahal media sudah santer memberitakan bahwa Budi Gunawan adalah tersangka kasus Gratifikasi. Dalam penetapan itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Tidak biasanya DPR begitu cepat dan memutuskan untuk menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru. Padahal kita tahu ketua Komisi III adalah berasal dari KPM. Pimpinan DPR RI juga KMP.
Disitu hanya terjadi polemik yang tidak sepakat untuk memutuskan dahulu Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah Demokrat dan PAN. Namun hasil akhir ternyata tetap disetujuinya Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru. Kalau situasi ini kita bisa menangkap ini adalah permainan DPR. Tetapi secara halus. Karena memang Jokowi dahulu mempunyai Visi Misi bahwa memberantas Korupsi di Indonesia. Dengan usulan Jokowi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan ditetapkan sebagai tersangka. Jokowi seakan-akan ditantang oleh DPR RI apa langkah yang akan dia lakukan dengan Kapolri yang dia usulkan sebagai tersangka tersebut. Ternyata memang benar, langkah Jokowi sepertinya memang tergesa-gesa untuk mengganti Sutarman. Buktinya adalah Sutarman yang seharusnya pensiun Oktober 2015 harus digantikan Pelaksana Tugas Kapolri yang diberikan oleh Badrodin Haiti. Alasannya adalah bahwa Sutarman tidak bisa mengatasi masalah Obor Rakyat. Apa yang harus diungkit lagi soal Obor Rakyat ? Soal Capres Boneka ?
Komentar
Posting Komentar