DPR TANDINGAN MEMBUAT NEGARA SEMAKIN RUWET

Kondisi Negara sekarang semakin ruwet. Wakil Rakyat kita semakin menambah bobroknya negara kita. Setelah adanya sebuah keputusan pembentukan komisi KIH selaku koalisi pemerintah membuat sebuah DPR tandingan. Keputusan itu sibuat karena KIH merasa tidak diakomodir dalam pembentukan komisi di DPR. Komisi yang dibentuk oleh DPR ternyata dikuasai oleh KMP. Sejatinya keputusan untuk membuat DPR tandingan sangatlah bukan keputusan yang tepat. Pasalnya dengan kondisi yang seperti ini seharusnya tidak membuat sebuah DPR tandingan, karena ini akan menambah menurunnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya dan tidak lekas bekerjanya anggota DPR.
Ini merupakan solusi yang buruk terhadap anggota DPR yang membuat DPR tandingan. Buat apa, hanya karena tidak dapat jatah dalam pembentukan alat kelengkapan DPR harus nekat dengan membuat keputusan yang justru merugikan buat negara ini. KMP kalah dalam pilpres tidak membuat Presiden tandingan. Bahkan Prabowo menghormati Jokowi sebagai Presiden RI. Seperti tulisan "kekuatan oposisi di Parelemen Indonesia" bahwa hal ini sudah biasa terjadi. Apalagi dalam sebuah sistem Presidensial. Sistem ini bisa membuat sebuah fenomena pemerintahan terbelah. Tidak hanya di Indonesia, negara lain yang juga sistem Presidensial juga sering terjadi hal seperti ini.
Apalagi ditambah sistem partai yaitu Multipartai yang mengandalkan sebuah koalisi partai. Disaat koalisi itu sama-sama solid dan terdapat dua kubu pasti akan membuat sebuah kondisi yang seimbang. Yaitu kekuasaan dalam legislatif dan eksekutif. Dan ini sudah biasa terjadi, kekuasaan oposisi dalam parlemen. Dan membuat sebuah DPR tandingan bukanlah sebuah solusi yang tepat. Justru merugikan untuk negara ini. Begitu juga dengan KMP, sebagai koalisi penguasa Parlemen seharusnya tidak gila akan kekuasaan dengan menguasai alat kelengkapan DPR pula. KPM harus bersifat adil sebagai koalisi penguasa di Parlemen, karena Koalisi lain juga pasti membutuhkan sebuah kekuasaan dan penganyoman aspirasi mereka. Sebagai pemimpin Parlemen haruslah dapat mengakomodir semuanya, karena mereka juga wakil rakyat membawa aspirasi rakyat.

Kharisma Firdaus
Ilmu Politik
Menteri Kordinator Eksternal BEM Unair 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

CRITIKAL REVIEW BUKU FRANZ MAGNIS SUSENO: ETIKA JAWA

REVIEW BUKU SOEMARSAID MOERTONO: NEGARA DAN USAHA BINA-NEGARA DIMASA LAMPAU

Kontrak Sosial Montesquieu dan Rousseau